Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyatakan efektif menghabiskan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang sebesar Rp 1,7 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan produktivitas petani, bukan dihamburkan untuk seminar dan biaya perjalanan dinas.
Read More : Bagana Ansor Ikut Berjibaku Evakuasi Korban Banjir Jabodetabek
“Anggarannya kemarin Rp 1,7 triliun. Tahun ini kita refocusing. Sebelumnya anggarannya untuk biaya perjalanan dinas, biaya seminar, dan lain-lain. Kita pindahkan untuk memprioritaskan petani,” ujarnya di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta , Senin (28/10/2024).
Amran mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan banyak permasalahan yang menghambat produktivitas petani. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memanfaatkan anggaran negara untuk belanja benih pertanian dan pompa udara pertanian yang lebih besar.
Alhamdulillah hasilnya. Anggarannya tidak bertambah, tapi produksi pertanian meningkat menjadi 1 juta ton. Nilainya naik Rp 12 triliun. Semua data Badan Pusat Statistik (BPS), Kementan tidak merilis data. untuk produksi berarti fokus dan efisiensi anggaran kita berhasil,” ujarnya.
Amran kemudian menjelaskan peningkatan produktivitas petani untuk mendukung tercapainya tujuan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong swasembada pangan dan energi. “Kita ingin swasembada secepatnya tercapai. Targetnya empat tahun. Mudah-mudahan dalam empat tahun kita bisa mencapainya,” tegasnya.
Read More : Siapa 4 Sosok Ajudan Presiden Prabowo Subianto? Ini Profilnya
Amran mengatakan, berbagai upaya tersebut merupakan amanah dari Prabowo yang diterimanya dalam rangkaian Retret Menteri Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Ada tiga pesan dari Prabowo yang diterimanya, antara lain terkait pemberantasan korupsi, efisiensi APBN, dan dukungan pencapaian swasembada pangan dan energi.
“Sesuai arahan Presiden, dalam setiap rapat kabinet, ratas (rapat terbatas) atau acara, kita harus bersinergi terlebih dahulu untuk memberantas korupsi. Kedua efisiensi anggaran APBN. Ketiga swasembada,” tutupnya.
