JAKARTA, BRITATASTU.COM – Sekjen PDI meminta Dewan Keuangan KPK segera mengembalikan buku tersebut karena menggambarkan partai-partai penting di Pilkada 2024.
Read More : KPK Fasilitasi Perayaan Ibadah Paskah, Tahanan Bisa Dikunjungi
“Dokumen ini sudah kami kembalikan dan permohonan kami ajukan ke Dewan Sumber Daya Kepuk karena ini permintaan di kantor DPP PDIP, yang mana PDIP digunakan di kantor DPP,” jelas Mento Kattianto, Mento Kostanje, Jakarta Pusat, Kamis ( 15/8 2024) )
Menurut Hatto, penyimpangan buku tersebut merupakan bentuk campur tangan hukum dalam urusan pilkada. Ia menduga Aresh berusaha mengorganisir calon-calon utama di berbagai bidang strategis yang diminati petahana.
“Buku tersebut memuat informasi konkuren terkait deportasi dan arahan rahasia, termasuk yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnopudya,” imbuhnya.
Haga juga menilai buku tersebut merupakan bagian dari upaya PDP, baik langsung maupun tidak langsung, untuk menguasai divisi tersebut. Namun, ada keengganan untuk menyebutkan nama orang-orang yang diduga terlibat dalam upaya penegakan hukum
Read More : Menko Polhukam Minta Kompolnas Kawal Kasus Pembunuhan Vina di Cirebon
“Baik secara langsung maupun tidak langsung PDI berusaha menguasai Perjuangnan. Katanya, “Guara ke depan itu apa?
“Teman-teman yang mengkontekstualisasikan pasti bisa merasakan konsolidasi kekuasaan. Bahkan ada katalis penting yang sepertinya mengikuti perintah beberapa pemimpin,” lanjut sutradara.
