JAKARTA, prestasikaryamandiri.co.id – Staf Khusus Presiden Bidang Perundang-undangan terkini Purwono menanggapi permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). saksi pengadilan atau saksi petir. Kasus berikutnya adalah kasus korupsi Kementerian Pertanian, Pangan dan Perdesaan (Kementan). Dini mengatakan, permintaan SYL untuk menghadirkan Jokowi sebagai saksi yang meringankan tidak bisa dibenarkan.

“Kami menilai permintaan tersebut tidak tepat,” kata Dini melalui keterangan tertulis, Sabtu (6 Agustus 2024).

Dini menjelaskan, kasus SYL juga melibatkan kejahatan pribadi dan kegagalan menjalankan tugas, kebijakan, dan tugas Jokowi sebagai menteri.

“Proses penuntutan SYL menyangkut tuduhan yang disampaikannya dan bukan dalam kapasitasnya sebagai penasihat Presiden,” kata Dini.

Presiden Dini sendiri menegaskan, hubungan Presiden Joko Widodo dan para menteri hanya sebatas hubungan kerja saja, dan tidak berkomentar mengenai apa yang disampaikan para menteri, termasuk SYL.

Hubungan antara Presiden dan para penasihatnya hanya sebatas hubungan kerja di bidang pemerintahan, kata Dini.

Menurutnya, Presiden tidak bisa memberikan jawaban atau komentar atas tindakan rekan-rekannya tersebut.

Tim kuasa hukum mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk meminta mereka tetap menjadi saksi dalam kasus atau kilat tersebut. Begitu pula yang terjadi dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian dan Kehutanan.

Selain itu, surat juga dilayangkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi 10 dan 12 (JK) Jusuf Kalla.

“Yang diketahui, saksi mungkin sudah dua kali didakwa. Pengacara SYL, Djamaluddin Koedoeboen berbicara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6 Juli 2024).

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *