Jakarta, Beritusatutu.com – PDIP Easpad Easpital Megawadi Sokekarnopuri senang dengan keputusan Pengadilan Konstitusi (MK) yang terkait dengan PIF, nomor 70 2/24. Menurutnya, hakim masih memiliki pangeran dan keberanian. 

“Then people do something now, especially in Alhamdulillah, finally, the judges seem to have the conscience and courage,” Megawati, Meateng, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta, jakarta. 

Megawati berkata, mereka tidak dapat membayangkan apa yang terjadi jika DPR dan KPU tidak mengikuti keputusan ke pengadilan konstitusional. 

“Ketika gerakan itu muncul dari masyarakat sipil, masyarakat meminta saya untuk bertemu mereka.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat II, Komisi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia telah disepakati, perubahan KPU, BSPU, dan DKPP mengenai kebijakan KPU (PKPU) Uimsh. Building, Sunday (25/8 / 2024).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat II Banna Killa mengatakan pertemuan itu dicapai dari Dewan Perwakilan Denmark dan Menteri Hak Asasi Manusia, Urusan Dalam Negeri, Komisi Urusan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Pemilu dan Inspektorat DKP.

“Dewan II di Parlemen Indonesia dan Menteri Hak Asasi Manusia dan Komisi Hak Asasi Manusia, Pengawas Tertinggi dan Wakil Kode Transfer 2024, Bupati dan Wakil Ketua-dan Walikota dan Wakil Presiden,” kata Ahmed Dolo

“Bisakah kita mengizinkan?” Dia bertanya dan menjawab semua bagian pertemuan rapat

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *