Yogyakarta, Beritasatu.com – Program makan siang dan susu gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu cara pemerintah merayakan lebih dari sekedar pola makan anak Indonesia.
Read More : Mikel Arteta Murka dengan Penalti Saat Dikalahkan Inter di Liga Champions
Proyek ini dinilai perlu karena jumlah konsumsi susu masyarakat Indonesia masih rendah, yakni 16,3 kilogram per orang per tahun.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, angka tersebut tertinggal jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang mencapai 65 kilogram per orang per tahun. Dengan program ini, pemerintah berharap tidak terjadi keterlambatan dalam peningkatan kualitas pangan berbasis protein hewani.
Namun untuk memenuhi kebutuhan susu di desa tersebut, pemerintah perlu mengimpor susu dan sapi perah dalam jumlah besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), kebutuhan susu Tanah Air mencapai 4,38 juta ton per tahun pada tahun 2021.
Sayangnya, produksi susu baru dalam negeri (SSDN) hanya mampu memenuhi 22% kebutuhan tersebut, sekitar 997,3 ribu ton, sedangkan sisanya 78% diimpor.
Profesor Widodo Hadisaputro, PhD, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM), menekankan pentingnya menghindari ketergantungan impor susu.
“Pemerintah harus berhati-hati untuk tidak mengimpor susu karena memberikan peluang bagi pihak tertentu untuk mengeksploitasinya,” kata Widodo kepada Beritasatu.com, Rabu (16/10/2024).
Ia menyarankan pemerintah untuk merangsang sektor susu pedesaan atau peternakan kambing dan menghidupkan kembali industri susu negara, sehingga mencapai kemandirian jangka panjang.
Untuk mencapai kemandirian tersebut, Widodo berencana meningkatkan populasi sapi perah, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat teknologi dan sumber daya lahan yang digunakan untuk peternakan.
Read More : Hasil MU vs Bournemouth: Gol Huijsen Buat Setan Merah Tertinggal 0-1 pada Babak 1
“Manajemen pembibitan yang baik dan pemilihan benih utama yang berkualitas sangat penting untuk menghadapi iklim panas di Indonesia,” jelasnya.
Widodo juga khawatir dengan gagasan mengimpor sapi dari negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Brasil untuk meningkatkan jumlah sapi perah sebanyak empat kali lipat pada tahun 2029.
“Impor hewan dalam jumlah besar memerlukan persiapan teknis khusus dan kepatuhan terhadap peraturan ketat dari negara asal dan Indonesia sendiri,” ujarnya.
Widodo juga mengingatkan importir untuk mengikuti langkah-langkah paling ketat, termasuk Undang-Undang Kementerian Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 dan peraturan Badan Karantina Pertanian untuk mencegah penyebaran penyakit hewan seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan lokal. Selain itu, persiapan lahan, pemberian pakan, dan lokasi kandang juga harus dipikirkan agar tidak terjadi persaingan penggunaan lahan antara manusia dan hewan.
Selain itu, Widodo menekankan perlunya proyek kerja sama antara perusahaan besar dan peternakan kecil.
