Jakarta, prestasikaryamandiri.co.id – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah laporan pemotongan gaji pegawai negeri sipil, swasta, BUMN, dan TNI/Polri sebesar 3% untuk menyelamatkan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digunakan untuk mendanai program makan siang gratis untuk presiden dan Wakil Presiden. – terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, Moeldoko menegaskan Tapera juga tidak digunakan untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN. Tidak ada upaya pemerintah untuk mendanai makan gratis, apalagi IKN. Semua sudah dianggarkan. IKN sudah ada dananya, kata Moeldoko di gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (31). . /5/2024).
Moeldoko memastikan pengawasan terhadap Tapera akan dilakukan melalui komite yang dipimpin oleh Menteri Pembangunan dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Transparansi akan dijaga oleh Komite Tapera yang diketuai oleh Menteri PUPR yang beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan badan profesional lainnya, jelas Grind.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan Tapera serupa dengan kebijakan penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang sebelumnya juga sempat menjadi perbincangan publik.
“Ya, semuanya penting. Secara umum, dalam politik baru, masyarakat juga ikut serta dalam perhitungan, apakah mereka mampu membayar atau tidak, berat atau tidak, berat,” kata Joko Widodo di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin (27/10).