Jakarta, prestasikaryamandiri.co.id – Kelompok LGBTQ+ di Amerika Serikat menilai mereka berada dalam posisi genting di bawah kepemimpinan kedua Donald Trump yang memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat 2024 pada Rabu (6/11/2024).
Kemenangan ini membuat kelompok LGBTQ+ khawatir, mengingat rekam jejak Donald Trump dan pasangannya, J.D. Vance, yang diduga menjalankan misi khusus untuk menghilangkan hak-hak penting komunitas LGBTQ+.
“Mereka dituduh menghabiskan jutaan dolar untuk belanja iklan yang menggunakan pesan-pesan anti transgender selama kampanye,” seperti dikutip Context, Kamis (7/11/2024).
Beberapa kekhawatirannya adalah kebijakan kepresidenan Donald Trump. Mereka khawatir sejumlah kebijakan akan mengubah hak-hak LGBTQ+ Amerika, khususnya kaum transgender.
Donald Trump bahkan menggunakan isu ini sebagai bagian dari kebijakannya untuk melindungi anak-anak dari kegilaan gender sayap kiri.
“Rencana tersebut mencakup pelarangan perawatan medis yang mendukung gender bagi anak-anak trans, program negara yang ‘mendorong’ perubahan gender pada usia berapa pun, dan pelarangan atlet perempuan trans untuk berpartisipasi dalam olahraga wanita,” jelas Context. Gambar. – (Spesial)
Bukan main-main, Donald Trump diyakini akan tegas menerapkan kebijakan tersebut. Setiap profesional medis yang memberikan perawatan medis kepada anak-anak trans akan didiskualifikasi dari Medicare dan Medicaid.
Guru yang menyarankan agar anak-anak memiliki identitas gender selain jenis kelamin biologis mereka juga menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Termasuk, pemerintah Amerika hanya mengakui gender laki-laki atau perempuan.
Melalui rencana ini, orang tua juga akan dapat mengontrol apa yang dipelajari anaknya di sekolah. “Donald Trump telah berjanji untuk memotong dana federal untuk sekolah-sekolah yang mempromosikan ‘ideologi gender’ atau konten lain yang dianggap ‘tidak pantas’ untuk anak-anak,” tulis Context.
Berdasarkan pengalamannya, Donald Trump selalu berselisih dengan kelompok LGBTQ+. Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Donald Trump berupaya melemahkan perlindungan anti-diskriminasi bagi kelompok LGBTQ+ di berbagai bidang seperti layanan kesehatan, pekerjaan, adopsi, kamar mandi sekolah, perumahan, dan tempat penampungan tunawisma.
Banyak dari kebijakan ini mencakup pengecualian agama, yang memungkinkan kelompok LGBTQ+ untuk dikecualikan berdasarkan keyakinan agama.
Pemerintahan Donald Trump juga melarang warga trans Amerika untuk bertugas di militer, dan Biden kemudian membatalkan kebijakan tersebut dan menghapus konten LGBTQ+ dari situs web federal. Ia juga menata ulang jabatan utusan khusus untuk hak-hak LGBTQ+, sehingga jabatan tersebut kosong hingga tahun 2021.
Semua referensi tentang kelompok LGBTQ+ telah dihapus dari rancangan pembaruan kebijakan USAID tahun 2020, dan proposal anggaran Trump mengusulkan pemotongan berulang kali pada Rencana Darurat Presiden untuk Bantuan AIDS (PEPFAR).
