Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjabarkan langkah-langkah untuk mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Jebran Rakabuming Rak selama 5 tahun ke depan, yakni swasembada pangan dan makanan bergizi gratis. Salah satunya, Polri menandatangani Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pertanian (Kementan).
Read More : Sidang Kabinet Paripurna di IKN Bahas 3 Hal Utama
โKami bekerja sama dan menyiapkan nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian, sesuai yang disampaikan Presiden dalam kelompok strategi transformasi, pangan, energi, dan air merupakan syarat utama kemandirian dan kedaulatan negara,โ kata Listo saat ditemui. pertemuan bisnis. bersama Komisi III DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Listo mengatakan sejumlah langkah telah dilakukan jajarannya untuk mendukung kedua program tersebut, seperti memulai program produksi pangan bergizi. Dalam program ini, katanya, Bhabinkamtibmas menjadi penggerak sosialisasi dan edukasi produksi pangan pekarangan rumah.
Selain itu, menurut dia, Polri mengelola dan memanfaatkan lahan kosong yang bekerja sama dengan Kementerian Kebijakan Pertanian untuk penanaman jagung dan ubi jalar. Polri juga membangun kolam ikan dan peternakan.
Listo menambahkan, pihaknya juga melakukan kontrol ketat terhadap distribusi pupuk, sarana pertanian, infrastruktur, dan produk pangan. Menurutnya, hal ini penting agar penyaluran barang-barang tersebut tetap tepat sasaran dan pada akhirnya berdampak positif pada program swasembada pangan.
โKemudian untuk memperkuatnya, kami juga melakukan rekrutmen khusus personel Polri yang kami rekrut dan memiliki keahlian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pangan, dan kesehatan. Ini upaya kami untuk benar-benar mendukung program tersebut,โ tegasnya.
Read More : MUI Ajak Rakyat Doakan Timnas U-23 Juara Piala Asia dan Lolos Olimpiade Paris 2024
Listio mengatakan Polri memiliki SMK Bhayangkar yang akan memberikan program pelatihan untuk mendukung program swasembada pangan dan makanan bergizi gratis. Menurut dia, kurikulum tersebut akan dirancang untuk memperkuat pendidikan terkait swasembada pangan, makanan bergizi gratis, dan pendidikan advokasi.
Polri, kata dia, mengontrol kegiatan perizinan, mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan, dan mencegah kemungkinan konflik energi untuk mendukung program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.