Jakarta, prestasikaryamandiri.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan permohonan pencegahan perjalanan luar negeri dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap banyak pejabat dan perorangan terkait penanganan kasus fasilitas. . Badan Penanaman Modal Ekspor Indonesia (LPEI). Hindari terkena situasi investigasi.
“Sekarang ada 4 orang yang diblokir status negara dan swasta,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Larangan ini berlaku hingga enam bulan ke depan. Pencegahan tersebut dilakukan agar para pihak dapat bekerja sama apabila informasinya dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Mengingat perlunya keterangan dari pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan di hadapan tim penyidik, maka perlu kita ingatkan untuk bekerjasama, kata Ali Fikri.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku punya peran terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan dugaan kasus korupsi di Komisi Penanaman Modal Ekspor Indonesia (LPEI). Informasi tersebut diperoleh lembaga antirasuah berdasarkan hasil penyelidikan.
Dalam penyidikan sudah dijelaskan peran masing-masing pihak, kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (20/3/2024).
Di sisi lain, Alex memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus ini. Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini melaporkan dugaan korupsi di LPEI ke Kejaksaan Agung.
“Saya pasti akan menghubungi Kejaksaan Agung karena LPEI memberikan dan menyalurkan pinjaman ke banyak perusahaan, tidak hanya satu perusahaan,” kata Alex.
Alex menjelaskan, ruang lingkup penyidikan KPK dalam kasus ini terkait dugaan korupsi penyaluran pinjaman. Dia menambahkan, KPK dan kejaksaan bisa saling berbagi informasi terkait pembagian utang korporasi dan akan diselidiki masing-masing pihak.
