Dhaka, Beritasatu.com – Kerusuhan di Bangladesh yang dipicu oleh pengunjuk rasa yang menuntut penghapusan sistem kuota lapangan kerja telah menewaskan 133 orang hingga Sabtu (20/7/2024). Para pengunjuk rasa kini juga menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.
Read More : Kapolri Harap Pemanggilan Kepala BP2MI Percepat Ungkap Sosok T di Balik Judi Online
Tuntutan pengunduran diri Hasina mulai disuarakan sejak korban tewas pertama pengunjuk rasa pada Selasa lalu.
“Ini bukan lagi soal hak-hak mahasiswa. Kami di sini sebagai warga sipil sekarang. Satu-satunya tuntutan kami sekarang adalah pengunduran diri Hasina,” kata Hasibul Sheikh, 24, salah satu pengunjuk rasa.
Pemerintahan Hasina dituduh oleh kelompok hak asasi manusia menyalahgunakan institusi negara untuk memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan dan membungkam perbedaan pendapat, termasuk membunuh aktivis oposisi.
Pierre Prakash dari Crisis Group mengatakan kurangnya persaingan dalam pemilu sejak Hasina menjabat telah menyebabkan semakin besarnya kekecewaan masyarakat. “Tanpa adanya alternatif nyata dalam pemilu, masyarakat Bangladesh yang tidak puas tidak punya pilihan selain melakukan protes di jalan-jalan agar suara mereka didengar,” katanya.
“Meningkatnya jumlah korban tewas adalah bukti intoleransi absolut yang ditunjukkan oleh pemerintah Bangladesh terhadap protes dan perbedaan pendapat,” kata Babu Ram Pant dari Amnesty International.
Read More : Ini Daftar 10 Kota Termahal dan Termurah untuk Ekspatriat
Dalam upaya menghentikan pengorganisasian massa, pihak berwenang memblokir jaringan internet di seluruh negeri, mencegah komunikasi di dalam dan di luar Bangladesh.
Situs web pemerintah masih offline dan surat kabar besar seperti Dhaka Tribune dan Daily Star tidak dapat memperbarui platform media sosialnya sejak Kamis (18/7/2024) lalu.
Bangladesh Television, lembaga penyiaran pemerintah, juga tetap offline setelah pengunjuk rasa membakar kantor pusatnya di Dhaka pada hari yang sama.
