Jakarta Beritasatu.com – Isu politik sepekan terakhir antara lain pemberitaan amandemen UU Kementerian Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg) telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Itu akan disusun menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR.

Read More : Heboh Penganiayaan oleh Oknum Ketum Parpol, Artis Bigo Nabilla Aprillya Diduga Korbannya

Isu politik lainnya adalah rencana konferensi kerja nasional PDIP yang salah satunya akan menentukan posisi Partai Banteng di pemerintahan Prabowo-Gibran. Jangan lewatkan berita seputar pasar calon kepala daerah jelang Pilkada 2024.

1. Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara Rancangan Undang-undang (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan dan penambahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk dikodifikasikan ke dalam rancangan undang-undang. Inisiatif DPR Salah satu hal yang disepakati adalah perubahan Pasal 15 yang menetapkan jumlah kementerian maksimal 34 kementerian, sesuai kebutuhan Presiden. Keputusan persetujuan itu muncul setelah delapan partai di DPR Balegh menyatakan setuju. Sementara salah satu fraksi, Fraksi PKS, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, rencana DPR mengubah UU Kementerian Negara bukan untuk mengakomodir penambahan jumlah menteri di kabinet. namun untuk memaksimalkan efisiensi pemerintah.

“Sebenarnya kalau undang-undang kementerian diubah Bukan untuk menampung sejumlah menteri. Tapi mungkin itu penyesuaian permintaan,” kata Dasco di Gedung DPR, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

2. Musyawarah Kerja Nasional PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 pada tanggal 24-26 Mei 2024. Musyawarah Kerja Nasional hanya bersifat PIOP Internal

Jarot membenarkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak diundang dalam pembukaan konferensi kerja nasional tersebut.

“Yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa? Karena mereka sendiri sangat sibuk dan sibuk,” kata Jarot Saiful Hidiyat dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat. Pada Kamis (16/5/2024)

Salah satu pembahasan penting dalam rakernas PDIP adalah sikap partai pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Soal posisi PDIP (oposisi atau koalisi), stabil seperti apa? Yang terbaik adalah menunggu. Kita tunggu saja kejutan apa yang terjadi di rapat Pokja Nasional. Tunggu saja,” kata Jarot dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

3. Pilgada 2024 Kehadiran sejumlah tokoh politik dan tokoh tersohor membuat Pilgada 2024 menjadi partai yang menarik. Mantan Gubernur Jawa Barat itu diketahui mendapat dua surat perintah mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta dan Jawa Barat , sapaan akrabnya, Kang Emil lebih berpeluang kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat.

Read More : Hasan Nasbi Bantah Mundur dari Kepala PCO: Saya Masih Berkantor!

Pilgub Jateng pun tak kalah menarik dengan penampilan pasangan Bupati Kendall Diko Ganinduto dan selebritis Rafi Ahmad. Hal itu setelah foto Dicho dan Rafi yang berpose sebagai bakal calon di tingkat daerah 2024 viral di media sosial

Pada pemilihan Gubernur Jawa Timur, Hofifah Indar Parawansa kembali berpasangan dengan Emil Dardak dari Golkar juga dinilai menjadi calon kuat untuk kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur. Survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) menunjukkan nama Hofifa masih menjadi yang terkuat.

Direktur Jenderal ARCI Baihaki Sirait mengatakan, berdasarkan simulasi polling ARCI terhadap enam calon, nama calon gubernur saat ini Hofifah Indar Parawansa menduduki peringkat pertama dengan perolehan 42,1%.

Kabar menarik lainnya di Pilkada 2024 adalah kabar putra Jokowi, Kaesang Pankarep. yang disebut-sebut akan mencalonkan diri di Pilkada Bekasi

4. Proyek makan siang gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan fokus pada kajian superior terhadap program tersebut. Termasuk makan siang gratis, Dasco mengungkapkan, berbagai situasi disimulasikan oleh Prabowo dan tim. Untuk melaksanakan proyek makan siang gratis Mereka juga telah melakukan studi banding ke beberapa negara yang berhasil melaksanakan proyek serupa. Menghasilkan generasi baru yang unggul dan berdaya saing.

Pendanaan program makan siang gratis pimpinan Prabowo-Gibran diharapkan tidak sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pertama, APBN tidak harus mendanai semua program makan siang gratis. Pemerintah bisa meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk ikut membiayai program makan siang gratis nanti,” kata Haidar Alvi, Pendiri Institute (HAI) R Haidar Alvi.

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *