Badung, Beritasatu.com – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan kepada Ketua Parlemen Indonesia dan negara-negara Afrika tentang pentingnya kerja sama global dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika global.
Read More : Trump dan Putin Bahas Iran dan Situasi di Timur Tengah lewat Telepon
Menurut dia, parlemen tidak hanya berfungsi membuat undang-undang, tetapi juga harus menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan publik.
Hal tersebut diungkapkan Retno Marsudi saat memberikan pidato pada Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) 2024 di Nusa Dua, Bali, Minggu (09/01/2024).
Retno mengatakan, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, seperti ketidakstabilan perekonomian, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan dampak perubahan iklim, ia menyoroti pentingnya kerja sama antarparlemen. Menurutnya, kolaborasi ini memungkinkan parlemen untuk berbagi pengalaman dan strategi yang lebih baik dalam mencari solusi bersama.
Retno juga mengapresiasi penyelenggaraan IAPF 2024 yang mencerminkan kuatnya persahabatan dan nilai-nilai bersama antara Indonesia dan negara-negara Afrika.
โMeski terpisah secara geografis, namun nilai-nilai solidaritas dan kesetaraan yang diwarisi dari Semangat Bandung Konferensi Asia Afrika 1955 masih menjadi perekat di antara kita,โ kata Retno.
Read More : Kasus PGN, KPK Amankan Dokumen Jual Beli Gas Saat Penggeledahan
Dalam rangka kerja sama mengatasi tantangan global, Retno menyarankan tiga langkah yang bisa dilakukan parlemen. Pertama, menjaga perdamaian dan stabilitas sebagai syarat dasar pembangunan. Mengenai masalah Palestina, ia mengatakan parlemen harus berperan dalam menggalang dukungan masyarakat internasional, mendukung bantuan kemanusiaan, dan mendorong penerapan solusi dua negara.
Kedua, parlemen harus berperan dalam memperluas kerja sama di sektor-sektor yang memiliki potensi besar, seperti kesehatan, ketahanan pangan, perdagangan, investasi, energi, dan pertambangan.
Ketiga, Retno menekankan pentingnya memperkuat solidaritas negara-negara Selatan untuk mendorong agenda pembangunan dan kebijakan global yang mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang, sekaligus menyediakan platform inklusif yang memungkinkan kerja sama antara negara-negara di Utara dan Selatan.
