JAKARTA, Beritasatu.com – Ketua Komisi Bambang optimistis kelanjutan kebijakan Presiden Joko Widodo hingga pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
Read More : Puting Beliung Terjang Sekolah di Nganjuk
Hal tersebut disampaikan Bambang di sela-sela diskusi panel bertajuk “Masa Depan Nikel Turun di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nikel Turun yang Berkeadilan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Penduduk Masyarakat” di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah. Jakarta Barat Jumat (25/10/2024).
“Kami akan terus memastikan regulasi yang ada dapat menurunkan harga nikel secara wajar. Dengan teridentifikasinya 26 mineral utama dan 22 mineral strategis, langkah selanjutnya adalah memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik.”
Golkar Bambang menyatakan akan memantau dan memastikan kebijakan-kebijakan berikut melalui jaringan parlemen dan eksekutif. Selain itu, beberapa menteri perekonomian di kabinet Prabowo-Gibran berasal dari kader Golkar, termasuk Ketua Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Menteri Energi dan Mineral.
“Maka kami siap berkontribusi untuk memastikan kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo di atas optimis dan bernilai tambah sehingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” kata Bambang.
Di DPR, Bambang mengatakan Golkar akan mengatur kebijakan hilirisasi nikel melalui fungsi DPR, termasuk pengawasan dan penganggaran. Dia mengatakan, Fraksi Golkar di DPR akan memastikan kebijakan nikel didukung dengan regulasi yang kuat, pengawasan yang transparan dan akuntabel, serta didukung pendanaan yang memadai.
Read More : Tiba di Indonesia, Paus Fransiskus Berpesan Jaga Dialog Antar-Iman
Sementara di eksekutif Golkar, ada sejumlah kader yang menempati kelompok ekonomi kabinet Prabowo-Gibran. Selain Bahlil, beberapa menteri perekonomian dari Partai Golkar adalah Dewan Perekonomian Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartassmita, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Intinya isu gender akan meningkatkan pendapatan negara sebagai jawaban terhadap tantangan perekonomian yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sehingga kita bisa keluar dari middle income trap, pungkas Bambang.