JAKARTA, BERITASATU.COM – Jawa Barat Dedi Mulayadi telah secara resmi mengumumkan efisiensi dan kenyataan Kebijakan Provinsi Jawa Barat (APBD) untuk tahun keuangan 2025.

Read More : Bagaimana Sikap Paus Leo XIV terhadap Isu LGBT?

Langkah strategis ini disajikan pada nomor 12/KU.01.01/BPKAD, sebagai tindak lanjut ke pendidikan presiden No. 1 tahun 2025 dan pesan surat edaran kepada Menteri Urusan Domestik No. 900/833/SJ.

Politik berhasil menciptakan penghematan anggaran sebesar 5,16 triliun rupie. Kotak efisiensi kemudian ditransfer ke program prioritas pembiayaan yang berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan mengunduhnya di akun Instagram @dimulyadi71, Didi mengatakan perhatian West Java County -pemerintah terhadap warganya bukanlah cinta yang mudah.

Didi Mulidi, ditransfer oleh Beitasatu.com, Senin (4/21/2025), menulis: “Cinta boikot pemerintah #Tissues dari rakyatnya bukanlah cinta.”

Istilah ini mengklarifikasi kewajiban pemerintah yang kuat untuk terus berpartisipasi dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Sebelumnya, Sekretaris Regional Provinsi Jawa Barat, Hermann Sourman, mengkonfirmasi bahwa transformasi anggaran dianggap bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip -prinsip manajemen ekonomi regional.

Read More : Resmikan Stadion Utama Sumatera Utara, Presiden Jokowi: Tolong Dirawat dengan Baik

Dia mengatakan bahwa proses efisiensi disertai langsung oleh penguasa Didi Molidy dan sepenuhnya meningkatkan pengembangan sumur masyarakat sesuai dengan visi dan misi dan prioritas nasional di kawasan itu.

Lima sektor terpenting yang menargetkan realitas anggaran adalah sebagai berikut: Infrastruktur dan Sanitasi: 3,6 triliun rupie. Pendidikan: RP 1,19 triliun. Kesehatan: RP 122,9 miliar. Memasak

Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik. Pemerintah Provin Java Barat membuka keluhan dan forum komunikasi untuk mendorong otoritas pengawas sosial untuk mengimplementasikan anggaran.

Melalui kebijakan efisiensi ini, Dedi Mulayadi berharap bahwa roda pemerintah dapat berjalan lebih efektif, tetapi masih memiliki dampak signifikan pada penduduk Jawa Barat.

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *