Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas menyoroti banyaknya permintaan dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, banyaknya aplikasi membuat sulit mendapatkan layanan yang tepat. Selain itu, lebih dari 27.000 aplikasi sedang offline.ย 

Read More : Pesan Prabowo ke Wamentan Sudaryono: Pangan Adalah Kedaulatan Negara

Hal itu dijelaskan Azwar Anas usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang upaya membangun sistem birokrasi yang ideal dan efektif. Bagaimana upaya pencegahan dan pengembangan sistem birokrasi yang lebih transparan, bertanggung jawab, lebih kredibel dan berpengaruh, kata Azwar Anas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/9/2024).ย 

Azwar Anas mengatakan salah satu yang ingin diperkuat melalui kerja sama ini adalah sistem e-Government (SPBE). Ia yakin SPBE yang baik bisa membuat birokrasi lebih transparan.

Azwar Anas membenarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak ada lagi pembelian dalam aplikasi. Dia mengatakan banyak dari aplikasi ini menyulitkan orang.

Arahan Pak Jokowi jangan lagi beli aplikasi karena sekarang hampir semua inovasi adalah menciptakan aplikasi baru. Apa yang terjadi pada akhirnya? Masyarakat tidak mudah mendapatkan layanan, tapi semakin sulit karena banyak sekali aplikasi, ujarnya. Azwar Anas.

Oleh karena itu, bersama KPK mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung integrasi aplikasi.

Read More : Ayah Lolly Support Putrinya yang Berada di Rumah Aman

Azwar Anas mengatakan, saat ini ada lebih dari 27.000 aplikasi yang tidak terhubung. Bayangkan di negara lain, sudah ada teknologi pemerintah (govtech). Indonesia juga berencana meluncurkan teknologi digital INA di masa depan.

โ€œSekarang govtech sudah hadir, INA digital terbatas akan kita luncurkan besok 30 September. Untuk itu perlu diintegrasikan beberapa layanan menjadi satu, salah satunya di Smart ASN, ada lebih dari 2.000 sistem aplikasi pemerintah yang akan diintegrasikan. nanti di “begitu juga Sakti dan lain-lain,” kata Azwar Anas.

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *