Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat Politik Publik di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Mervin Komber berbicara tentang demonstrasi siswa di Papui, yang menolak Program Makanan Makanan Gratis (MBG).

Read More : Masih Tertekan, IHSG Hari Ini Diprediksi Bergerak Sideways

Menurut Mervin, masyarakat sebenarnya mendukung MBG Prabowo Subi dan Gibran Rakabuming Gubernur kanker, hanya kurangnya sosialisasi sehingga demonstrasi terjadi.

“Saya melihat kurangnya sosialisasi di Papui, jadi siswa yang melihat sejauh ini memiliki biaya pendidikan yang sulit, tetapi mereka bisa makan dengan baik, inilah yang dicari siswa yang kita butuhkan untuk mendapatkan pendidikan gratis dan kemudian makan secara gratis.” Mervin mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu (19/02/2025).

Menurut Mervin, program MBG yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo mendukung rakyat Tanah Papua. Karena, ini adalah program yang sangat mulia dan program ini harus diimplementasikan di Negara PAPU.

“Saya tidak melihat penolakan, mereka mencari pendidikan terlebih dahulu dan kemudian MBG, jadi bukti siswa memberikan pesan bahwa ada masalah pendidikan yang perlu diselesaikan, ini adalah cara untuk mengomunikasikan siswa yang perlu menjadi catatan biasa kami,” kata seorang mantan anggota DPD.

Mervin memperkirakan bahwa pengejaran siswa harus menjadi daftar penting pemerintah pusat dan daerah untuk merombak sistem pendidikan di Papui. Karena biaya pendidikan masih merupakan masalah serius yang perlu diselesaikan bersama.

“Kami berharap bahwa dalam program pensiun para pemimpin regional, terutama yang ada di negara bagian Papue, presiden dapat menekankan program MBG dan menerbitkan instruksi presiden untuk mengatur otorisasi dan tugas pemerintah regional, yang akan diikuti dan disosialisasikan di daerah,” tambah Mervin.

Mervin lebih lanjut melamar untuk implementasi program MBG di Papua, harus mencakup organisasi wanita setempat di Papua sebagai wanita Katolik Indonesia (WKR) dan GKI -Virina Alliance, Nu Muslim di Papua dan organisasi Papua lainnya.

“Keterlibatan organisasi perempuan setempat adalah penting untuk memfasilitasi sosialisasi dan implementasi program MBG sehingga siswa dapat menerimanya dan sehingga program MBG benar,” Mervin menyimpulkan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Menesneg) Praetyo Hadi membalas bukti beberapa siswa di Papui menolak program MBG, Senin (17/02/2025).

Read More : Ini Jajaran Direksi Indofarma Saat Terjadi Indikasi Fraud pada 2022

Menurut Praetyu, pemerintah akan memperhatikan pendidikan khusus di Papui, termasuk peningkatan fasilitas pembelajaran untuk siswa di daerah tersebut.

“Ini akan dengan pemimpin regional baru nanti. Kami ingin merumuskan sehingga kami dapat membantu saudara -saudara kami di Papui untuk menangkap berbagai hal. Perlu meningkatkan lembaga pembelajaran,” kata Praetyo di gedung parlemen, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/18/2025).

“Saudara -saudara dan saudari kita di Papua harus menyingkirkan hati, kasih sayang. Ini tidak dapat diselaraskan dengan daerah lain. Ini tidak berarti diskriminasi, tetapi ada kekhususan yang harus menarik perhatian penuh,” tambahnya.

Dia menganggap bahwa keberadaan protes Papuan terhadap program MBG menunjukkan adanya masalah pendidikan yang harus diselesaikan segera. Karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada kinerja diet, tetapi juga meningkatkan lembaga pendidikan di Papui.

Selain lembaga pembelajaran, pemerintah juga akan meningkatkan layanan kesehatan dan membangun infrastruktur di Papui sama dengan daerah lain, terutama laporan. Tidak hanya itu, pemberdayaan ekonomi komunitas Papua juga merupakan prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

“Tunggu, pemerintah sedang bekerja. Kami ingin Papua menarik perhatian penuh sehingga mereka dapat melecehkan mereka,” Praseyo selesai. 

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *