Makassar, prestasikaryamandiri.co.id – Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia hingga pertengahan tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun lalu di waktu yang sama. Situasi ini seharusnya meningkatkan tingkat pengangguran ke tingkat yang sangat tinggi.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan sektor padat karya menjadi penyumbang terbesar jumlah PHK di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, pekerja yang terkena PHK pada Januari hingga Juni 2024 mencapai 32.064 orang. Angka tersebut meningkat 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 26.400 orang.

“Jadi kalau dievaluasi, khususnya di daerah padat karya, dampaknya global,” ujarnya usai membuka pelatihan keterampilan di balai BPVP di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/7/2024).

Meski banyak perusahaan yang tutup, menurut Afriansiah kini sudah ada sejumlah investasi yang siap membangun pabrik padat karya di Indonesia. Meski demikian, ia menyatakan akan mengutamakan sumber daya manusia lokal atau sumber daya manusia dari kawasan industri, meski kapasitasnya masih terbatas.

“Dalam perekonomian global, permintaan justru menurun sehingga nilai pabrik yang sebelumnya siap ekspor pun menurun,” ujarnya.

Afriansiah menegaskan, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan penilaian terhadap hal tersebut. Bahkan, Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah melakukan pemetaan masalah.

“Kami juga melakukan pemetaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan ada tren pemutusan hubungan kerja massal (PHK) di kawasan industri, khususnya di Jawa Barat. Bahlil menyebutkan dua hal yang memicu PHK massal di Jawa Barat.

Pertama, PHK akibat relokasi pabrik. Pabrik di Jawa Barat banyak yang tutup dan pindah ke Jawa Tengah. Kedua, pabrik tutup karena kalah bersaing.

Masalahnya, mesinnya sudah tua dan yang kedua, biaya keekonomiannya tinggi dibandingkan negara lain, kata Bahlil saat konferensi pers penanaman modal triwulan II 2024 di kantor BPKPM, Jakarta Selatan, Senin (7 ). /29/2024).

Bahlil mengatakan, PHK massal dipicu masalah produktivitas. Sehingga ia mendorong hak buruh untuk memperhatikan dan buruh memperhatikan keberlangsungan perusahaan.

“Hak-hak buruh harus kita perhatikan. Buruh juga harus memperhatikan keberlangsungan perusahaan. Kalau tutup maka rugi semua,” tuturnya.

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *